Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kedudukan PPPK sebagai ASN adalah :

1. Menduduki jabatan pemerintahan
2. Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu
3. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi
4. Memiliki NIP secara Nasional
5. Melaksanakan tugas pemerintahan
6. Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun (58 Tahun)
7. Masa kerja paling singkat 1 tahun
8. Gaji berdasarkan perundang-undangan
9. Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK

Berikut adalah Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021

Terimakasih sudah membaca, tunggu informasi selanjutnya.

Pencarian terkait :

• SMKN 1 Jawai Selatan

• smkn1jasel

• Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021

• PPPK

• PPPK 2021

• P3K